Rekomendasi Dihentikan, SPBU BP-AKR Keberatan

Selasa, 15 Okt 2019 | 02.04 WIB

Rekomendasi Dihentikan, SPBU BP-AKR Keberatan

: M Machmud saat menjabarkan kemungkinan kemacetan yang ditimbulkan (windhi/centroone)


Centroone.com - Rekomendasi yang dikeluarkan Komisi A DPRD Surabaya terhadap pembangunan SPBU BP-AKR di Jl Pemuda, ditentang pihak investor. Mereka membantah jika prosedur pembangunan, baik terkait izin dan administrasi lainnya tak lengkap. 

Sementara, dengan dalih kemacetan yang bakal ditimbulkan, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu meminta agar pembangunan SPBU di pusat kota dihentikan sementara.


Berdasarkan hasil sidak beberapa waktu lalu dilokasi pembangunan SPBU BP-AKR di kawasan Pemuda, akhirnya Komisi A DPRD menggelar rapat dengar pendapat yang dihadiri pihak pengelola SPBU dan bebeberapa dinas terkait, Senin (14/10/2019). Dalam hearing tersebut, Izin Amdal Lalin dari SPBU BP-AKR mendapat sorotan.


Pasalnya, pihak komisi mempertanyakan izin dampak lalu lintasnya karena pihaknya menengarai adanya aktifitas SPBU tersebut bakal mengakibatkan kemacetan. Atas kondisi tersebut Komisi A merekomendasikan bahwa pembangunan SPBU tersebut harus dihentikan sementara.


"Rekomendasinya untuk sementara dihentikan dahulu aktifitasnya. Alasannya karena aktifitas dari SPBU itu menimbulkan kemacetan dan hal tersebut diakui oleh Dinas Perhubungan saat hearing tadi," ujar anggota Komisi A DPRD Surabaya M Machmud, usai hearing di Komisi A DPRD Surabaya.


Lebih lanjut, Machmud meminta kepada dinas terkait untuk menghentikan aktifitas pembangunan tersebut, dan berencana mengundang dinas terkait lainnya untuk melakukan rapat kembali. "Mungkin setelah ini akan kita undang dinas untuk menghentikan aktifitas pembangunan SPBU tersebut," tegasnya.


Sementara Roy Darmawan, Direktur SPBU BP-AKR mengaku keberatan akan rekomendasi Komisi A tersebut, lantaran pihaknya mengaku telah memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan.


"Kami keberatan jika aktifitas pembangunan dihentikan, karena kami sudah memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas Roy. (windhi/by)