BPB Surabaya Harus Dilengkapi Penanganan Bencana Berbasis TI

Rabu, 29 Nov 2017 | 01.00 WIB

BPB Surabaya Harus Dilengkapi Penanganan Bencana Berbasis TI

ilusrasi (pixabay)


Centroone.com - Belakangan ini, dengan kondisi cuaca yang tak menentu, memang rentang terhadap bencana. Di Kota Surabaya penanganan bencana sejak dini memang diperlukan. Untuk itu, DPRD Surabaya meminta Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB dan Linmas) Kota Surabaya untuk menyusun sistem penanganan kebencanaan berbasis teknologi informasi (TI).

Hal ini diutarakan anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman, saat rapat bersama dengan jajaran pejabat BPB dan Linmas, di ruang Komisi A. Fatkur mengapresiasi atas seluruh upaya Pemkot Surabaya dalam sosialisasi tanggap bencana. Namun dia juga memberi masukan agar pemkot membangun sistem penanganan kebencanaan berbasis TI.

"Saya mengusulkan agar badan ini betul-betul memanfaatkan TI dalam hal mapping (pemetaan, red) potensi bencana, sekaligus analisa forecasting (peramalan, red). Sehingga staf, alat atau program-program juga akan menyesuaikan,” kata Fatkur.

Legislator dari PKS ini juga menyebutkan, penyiapan SDM yang andal dengan kualifikasi khusus dan bersertifikat adalah keharusan dalam penanganan kebencanaan. Untuk itu, dia pun mengusulkan agar SDM dibangun, salah satunya dengan mengirim tim ke negara yang memang terbukti andal dalam hal bencana. Atau membuat workshop dengan menghadirkan narasumber dari perguruan tinggi.

Fatkur juga menilai perlu, jika Pemkot Surabaya melibatkan LSM yang memang bergerak di bidang bencana. Yakni dengan membuka kerja sama yang ujungnya akan meringankan kerja pemkot. 

Sementara dalam rapat di Komisi A, Plt Kepala BPB dan Linmas Irvan Widyanto mengungkapkan, Pemkot Surabaya sekarang sedang menyusun roadmap kebencanaan, meski masih manual. Program ini, jelas Irvan, sedang dilaksanakan dan akan diintegrasikan dengan Bappeko sebagaimana arahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Saat ini, sebut Irvan, memang ada banyak potensi kebencanaan perkotaan termasuk daerah rawan banjir, genangan, pohon tumbang dan kebakaran. Pihak BPBD, tambah pria yang juga Kasatpol PP Kota Surabaya ini, sudah melakukan sosialisasi tanggap bencana ke semua komponen masyarakat. Di antaranya ke sekolah, ibu-ibu PKK/Posyandu dan dasawisma.

“Pemerintah selalu gencar melakukan sosialisasi ke warga agar bisa terlibat dalam tanggap bencana,” jelasnya.

Dalam pembahasan Rancangan APBD 2018, BPB dan Linmas disepakati bakal mendapat anggaran sebesar Rp44,431 miliar, terdiri atas Rp36,834 miliar anggaran langsung dan Rp7,596 miliar anggaran tak langsung. (windhi/by)